Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah pejabat eselon I, staf khusus, dan pejabat struktural akademik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (13/10/2026). Dalam acara di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Tito menekankan bahwa loyalitas harus berjalan bersama integritas, kompetensi, kinerja, serta rekam jejak yang baik.
Pelantikan itu mencakup beberapa jabatan pimpinan tinggi madya yang dinilai strategis, termasuk Inspektur Jenderal Kemendagri. Tito mengatakan pergantian pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi mereka dalam tugas sebelumnya.
“Acara yang menurut saya sangat penting, karena ini acara adalah untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Eselon I, yang tidak banyak di Kemendagri. Hari ini diserahterimakan jabatan,” kata Tito dalam arahannya.
Itjen Kemendagri diminta perkuat pengawasan daerah
Perhatian khusus diberikan kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. Menurut Tito, lembaga itu mempunyai peran penting dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan kedudukan yang berbeda dari inspektorat di kementerian lain.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Itjen Kemendagri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap inspektorat pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Kemendagri juga memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap pemerintahan daerah.
“Kita juga memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dapat melakukan pemeriksaan kepada pemerintahan daerah yang enggak bisa dikerjakan oleh kementerian/lembaga lain [secara] administrasi, kecuali pidana,” ujar Tito.
Untuk menjalankan tugas tersebut, ia meminta Itjen memperkuat koordinasi dengan sejumlah lembaga. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta komisi yang menangani perlindungan anak dan bidang terkait.
Hubungan kerja dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan juga perlu dijaga. Koordinasi itu diperlukan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan memperkuat pengawasan internal.
Koordinasi dengan inspektur daerah jadi perhatian
Tito mendorong Itjen mengadakan pertemuan rutin secara daring dengan para inspektur daerah. Pertemuan tersebut diharapkan mempererat koordinasi antara pengawasan di tingkat pusat dan inspektorat pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Ia menyebut tanggung jawab Itjen tidak ringan, antara lain karena cakupan wilayah yang harus diawasi dan adanya inspektur khusus untuk pemeriksaan. Tito meminta lembaga itu ikut mendorong sistem internal yang sehat dan birokrasi yang berjalan baik.
“Mendorong sistem internal, sistem yang sehat birokrasi yang baik, itu juga saya serahkan kepada Itjen. Tugas Itjen itu berat apalagi pembagian wilayahnya dan ada inspektur khusus untuk pemeriksaan,” kata Tito.
Di luar fungsi pengawasan, Tito menjelaskan bahwa penempatan pejabat mempertimbangkan rekam jejak, kinerja, dan kontribusi pada tugas sebelumnya. Jabatan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, misalnya, memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan desa, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Daftar pejabat yang dilantik
Untuk jabatan staf khusus, pengalaman dan rekam jejak menjadi pertimbangan dalam penempatan. Tito juga menilai kemampuan menghadapi persoalan dengan tenang penting untuk membantu pimpinan menjalankan tugas dan menjaga stabilitas organisasi.
Ia menegaskan loyalitas merupakan salah satu aspek utama bagi pejabat yang bekerja langsung dengan pimpinan. Namun, loyalitas itu perlu disertai kompetensi, kemampuan menuntaskan pekerjaan, serta kecakapan menjaga stabilitas pribadi dan organisasi.
“Saya menyadari bahwa yang benar memang nomor satu loyalitas, yang pintar banyak. Jadi selalu saya tempatkan bahwa semua pemimpin ingin berhasil, dan dia enggak akan mungkin bisa bermain sendiri one man show, enggak akan mungkin,” tutur Tito. Ia mengatakan pemimpin membutuhkan kelompok pendukung agar dapat menjalankan tugas dengan kuat.
Pejabat pimpinan tinggi madya yang dilantik ialah Wahyu Bintono Hari Bawono sebagai Inspektur Jenderal Kemendagri; Bernhard Rondonuwu sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan Andi Ony Prihartono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Selain itu, La Ode Ahmad Pidana Bolombo dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, sedangkan Benni Irwan menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Sang Made Mahendra Jaya diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum.
Yusharto Huntoyungo dilantik sebagai Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun Raden Gani Muhamad ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.
Penekanan Tito pada integritas dan kinerja kini beriringan dengan tuntutan koordinasi pengawasan yang lebih kuat, terutama antara Kemendagri dan pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas para pejabat baru akan menjadi bagian penting dalam menjaga mutu pembinaan, pengawasan, dan layanan pemerintahan di daerah.
