Protes pelajar di Prancis yang menuntut perbaikan kondisi sekolah berujung bentrokan pada Selasa, 6 Oktober 2026. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat 488 orang ditangkap dan 43 anggota aparat keamanan terluka dalam aksi yang berlangsung di berbagai wilayah, sementara massa di Paris masih bertahan hingga malam.
Menurut laporan AFP yang dikutip sejumlah media, sebagian besar demonstrasi berjalan damai. Namun, bentrokan sporadis terjadi di beberapa tempat ketika pengunjuk rasa melemparkan benda ke arah aparat. Polisi merespons dengan gas air mata.
Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Kementerian Dalam Negeri menyebut sekitar 256.000 orang turun ke jalan di seluruh negeri. Sementara itu, penyelenggara dari serikat pekerja memperkirakan jumlahnya mencapai 450.000 orang.
Bentrokan terjadi di sejumlah wilayah Prancis
Situasi menegang menjelang larut malam di Place de la Nation, Paris timur. Pengunjuk rasa dan aparat keamanan berhadapan dalam suasana tegang, ketika aksi utama di ibu kota mulai mereda. Meski demikian, massa belum sepenuhnya membubarkan diri.
Kericuhan mewarnai gelombang protes yang berlangsung sejak akhir September. Sejak pekan lalu, sedikitnya 6.547 orang telah ditangkap terkait rangkaian aksi tersebut, menurut data yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri Prancis.
Protes bermula ketika pelajar memblokir pintu masuk ratusan sekolah menengah atas. Mereka mempersoalkan fasilitas sekolah yang rusak dan kekurangan guru. Orang tua, guru, serta pekerja serikat juga bergabung dalam aksi di Paris dan sejumlah kota lain.
Di Paris, para demonstran berkumpul di Place de la République dengan membawa seruan agar pendanaan sekolah ditingkatkan. Sebuah spanduk yang dibawa massa berbunyi, “Sekolah yang diabaikan, generasi muda yang dikorbankan.”
Pemerintah kecam kekerasan, kritik diarahkan ke polisi
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi kekerasan. Di hadapan parlemen, ia mengatakan pembakaran gedung sekolah tidak akan memperbaiki kondisi bangunan, sementara menyerang guru tidak membantu mengatasi kekurangan tenaga pengajar.
“Membakar gedung sekolah tidak memperbaiki kondisi bangunan sekolah. Menyerang guru tidak membantu menggantikan posisi guru,” kata Lecornu.
Lecornu membantah pemerintah memerintahkan polisi melakukan tindakan represif terhadap demonstran. Ia juga menuding France Unbowed (LFI), partai sayap kiri terbesar di parlemen, memiliki agenda politik untuk membawa Prancis ke dalam kekacauan menjelang pemilihan presiden 2027.
Di sisi lain, LFI dan sejumlah kelompok hak asasi manusia menilai tindakan polisi tidak proporsional. Kritik itu muncul di tengah sorotan terhadap demonstran yang masih berusia di bawah umur serta kabar sejumlah pelajar mengalami cedera. Lecornu mengakui “kecelakaan” bisa terjadi.
Kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan pelajar juga menuduh aparat menggunakan kekuatan berlebihan. Dalam salah satu insiden pada Senin, seorang remaja kehilangan satu tangan setelah polisi menembakkan granat kejut. Seorang pelajar berusia 14 tahun di barat laut Paris terkena granat gas air mata di wajah dari jarak dekat hingga kehilangan beberapa gigi. Seorang polisi telah didakwa terkait insiden tersebut.
Sekolah menengah diberi waktu untuk berdialog
Presiden Emmanuel Macron dijadwalkan menggelar rapat darurat bersama sejumlah pejabat tinggi pada Selasa malam, termasuk Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez dan Menteri Pendidikan Edouard Geffray. Pertemuan itu disebut akan membahas respons terhadap kerusuhan.
Lecornu mengumumkan kegiatan belajar-mengajar formal di sekolah menengah atas ditiadakan selama sisa pekan tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan memberi kepala sekolah, guru, dan siswa waktu untuk membahas situasi di sekolah masing-masing melalui “demokrasi internal”.
Ketegangan di jalanan memperlihatkan bahwa persoalan sekolah telah menjadi perhatian luas, dari kerusakan fasilitas hingga kekurangan guru. Namun, perbedaan pandangan mengenai cara aparat menangani demonstrasi turut membayangi tuntutan para pelajar. Dialog yang dijadwalkan berlangsung di sekolah akan menjadi salah satu ruang untuk membahas persoalan itu, sementara pemerintah menghadapi desakan agar responsnya tidak berhenti pada pengendalian kerusuhan.
